Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia harus berpijak pada nilai Pancasila agar tidak kehilangan cara pandang dan budaya sendiri.
Menurutnya pengembangan kecerdasan buatan tidak bisa hanya mengandalkan teknologi global, tetapi harus mencerminkan nilai dan cara pandang bangsa Indonesia.
“Kami menginginkan AI berdaulat dengan budaya dan nilai-nilai sosial kami juga,” ujarnya dalam diskusi bersama peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Kantor Pusat Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (23/04/2026).
Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia telah menetapkan arah yang jelas dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di berbagai sektor.
“Kami menetapkan Pancasila sebagai norma yang harus dirujuk oleh semua pengembang AI, perusahaan, atau lembaga yang ingin mengadopsi kecerdasan buatan ini,” tegasnya.
Menurutnya pendekatan ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang dibentuk oleh negara lain, tetapi mampu menghadirkan teknologi yang sesuai dengan konteks sosialnya sendiri.
Ia mencontohkan bahwa setiap negara memiliki cara pandang dan sistem nilai yang berbeda, yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa atau teknologi global.
“Kita memiliki nilai dan cara pandang sendiri yang tidak selalu bisa diterjemahkan secara langsung. Ini harus menjadi bagian dari pengembangan teknologi kita,” ujarnya.
Dalam konteks global, Wamen Nezar juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi saat ini masih didominasi oleh negara maju, sehingga berpotensi menjadikan negara berkembang hanya sebagai pasar.
Oleh karena itu, Indonesia mendorong pendekatan kolaboratif yang memberi ruang bagi negara berkembang untuk ikut membangun teknologi, bukan hanya menggunakannya.
“Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi ikut membentuknya sesuai dengan kebutuhan dan nilai kita,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan penyusunan peta jalan nasional kecerdasan buatan yang akan menjadi pedoman lintas sektor.
“Dokumen peta jalan AI nasional telah diserahkan ke Sekretariat Negara dan kami menunggu penetapan sebagai peraturan presiden,” ujarnya.
Peta jalan tersebut disusun melalui proses panjang dengan melibatkan ratusan pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
“Kami telah menyelesaikan lebih dari 24 putaran diskusi dengan ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Dengan pendekatan berbasis nilai ini, Indonesia menargetkan pengembangan AI tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga identitas dan kepentingan nasional di tengah dinamika global.
Siaran Pers No. 58/HM-KKD/4/2026
Jumat, 24 April 2026