Kementerian Komunikasi dan Digital memetakan empat langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia di tengah tingginya tingkat adopsi teknologi AI oleh masyarakat.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan dasar, tetapi mampu mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan secara produktif, bertanggung jawab, serta berdaya saing.
"Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).
Wamen Nezar mengatakan Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia.
Indonesia masuk ke dalam lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding dan analitik data serta pendidikan.
Sementara hampir separuh angkatan kerja telah memanfaatkan AI setiap minggu.
Namun, tingginya adopsi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan memanfaatkan AI secara mendalam, baik oleh individu maupun dunia usaha.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi terletak pada akses terhadap teknologi, melainkan pada kualitas pemanfaatannya.
"Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman," tegasnya.
Ia menjelaskan kesenjangan tersebut terlihat dari masih lebarnya jarak antara pengguna AI yang paling mahir dengan pengguna rata-rata, serta belum meratanya pemanfaatan AI di sektor usaha.
Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan AI untuk kebutuhan operasional dasar, sementara hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkannya untuk mentransformasi model bisnis.
Kondisi serupa juga dihadapi jutaan UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital sehingga belum siap memanfaatkan AI secara optimal.
"Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat fondasi pengembangan AI melalui regulasi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko.
Menurut Wamen Nezar, berbagai kebijakan tersebut menjadi landasan untuk memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kita membutuhkan kerangka pengembangan AI yang jelas dan kuat dengan perencanaan yang matang," unkapnya.
Langkah strategis pertama difokuskan pada sektor pendidikan.
Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI yang tidak lagi terbatas pada eksperimen individu, tetapi diterapkan secara terstruktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesesuaian usia peserta didik.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda.
"Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman dan sesuai dengan tahapan usia," tegasnya.
Langkah kedua diarahkan pada sektor kesehatan.
Wamen Nezar menilai keberhasilan pemanfaatan AI dalam membantu penapisan tuberkulosis (TBC) menunjukkan teknologi tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan nasional, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
Pemanfaatan AI membantu tenaga kesehatan melakukan diagnosis awal lebih cepat sehingga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil," tuturnya.
Langkah ketiga menyasar sektor jasa keuangan.
Menurut Wamen Nezar, pemanfaatan AI yang selama ini berkembang di korporasi besar, mulai dari deteksi penipuan (fraud detection), pengelolaan sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen, perlu diperluas ke lembaga keuangan mikro agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar," ujarnya.
Langkah keempat difokuskan pada sektor publik.
Wamen Nezar menilai adopsi AI di lingkungan pemerintahan masih bersifat sporadis, padahal berbagai negara telah membuktikan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi kerja birokrasi secara signifikan.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan AI untuk memperkuat produktivitas aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI," katanya.
Menutup sambutannya, Wamen Nezar menegaskan AI harus diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya.
Oleh karena itu, penguatan literasi AI harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan bernalar agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memanfaatkan AI secara bijaksana tanpa kehilangan daya pikir kritis.
Kemkomdigi akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
"AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja," pungkas Wamen Nezar.
Siaran Pers No. 126/HM-KKD/7/2026
Rabu, 15 Juli 2026