Kemampuan Indonesia memetik manfaat ekonomi dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bergantung pada kesiapan talenta, infrastruktur, dan keamanan teknologi.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, serta tenaga pendidik untuk membangun ekosistem digital yang tepercaya.
“Keamanan siber merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan dan inovasi,” ujar Edwin dalam acara pembukaan AI, Cybersecurity, and Innovation Exchange (AICX) 2026 dalam rangkaian kegiatan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).
Edwin menjelaskan keamanan siber perlu menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak awal (prinsip safety by design).
Pendekatan tersebut tidak hanya melindungi pengguna dari risiko serangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemanfaatan teknologi baru, termasuk AI dan komputasi kuantum.
Menurut Edwin, keamanan siber tidak cukup dipahami sebagai sabuk pengaman yang melindungi pengguna ketika terjadi insiden.
Keamanan siber juga berperan sebagai sistem pengendali, peringatan, dan navigasi yang membantu organisasi mengelola aktivitas digital serta memastikan data dipindahkan dan digunakan secara aman.
“Keamanan siber bukan sekadar sabuk pengaman bagi seluruh transformasi digital. Perannya jauh lebih luas daripada itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Edwin menyoroti pentingnya keamanan data dalam pengembangan AI.
Kebocoran data menjadi salah satu ancaman utama yang perlu diantisipasi agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat berlangsung secara aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, pengembangan AI harus berjalan seiring dengan penguatan pelindungan data dan keamanan siber.
Menurut Edwin, organisasi yang ingin mengadopsi teknologi baru perlu membangun ekosistem keamanan secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan langkah perlindungan setelah risiko muncul.
Selain infrastruktur dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital.
Edwin menegaskan Indonesia perlu terus berinvestasi dalam pengembangan insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, pembuat kebijakan, dan tenaga pendidik yang mampu mempersiapkan generasi berikutnya.
Penguatan kapasitas tersebut juga perlu menjangkau tenaga kerja yang sudah memasuki dunia profesional.
Program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) dibutuhkan agar pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri dan berpartisipasi dalam transformasi digital.
“Transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika masyarakat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dalamnya,” kata Edwin.
Ia menambahkan pembangunan ekosistem digital yang tepercaya memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
Pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan dan membangun aturan yang tepercaya.
Industri mengembangkan serta menerapkan solusi teknologi, sedangkan akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan pengetahuan.
Di sisi lain, masyarakat sipil turut memastikan akuntabilitas dan membawa perspektif publik ke dalam proses pengembangan teknologi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keamanan.
“Indonesia merupakan pasar yang besar bagi teknologi digital. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pencipta inovasi,” ujarnya.
Menurut Edwin, peluang tersebut membutuhkan investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas nasional, disertai kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkolaborasi.
Pilihan yang diambil saat ini akan memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial pada era AI.
Siaran Pers No. 227/HM-KKD/10/2026
Selasa, 20 Oktober 2026