Generasi muda Indonesia perlu mengambil peran dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) agar teknologi tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya kepemimpinan digital melalui kemampuan berpikir kritis, keberanian menciptakan inovasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
“Dalam 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045, kita juga perlu bertanya, apakah Indonesia akan menjadi bangsa pengguna teknologi yang diciptakan oleh bangsa lain, atau kita ingin bergerak menjadi bangsa yang ikut menciptakan teknologi, pengetahuan, dan juga solusi bagi dunia. Kalau ini saya yakin teman-teman memilih yang nomor dua, betul?” ujar Meutya dalam acara Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Indonesia memiliki modal besar dalam ekonomi digital dengan sekitar 260 juta pengguna internet dan kontribusi mencapai 30 persen dari total ekonomi digital ASEAN.
Namun, tingginya adopsi teknologi harus diikuti peningkatan produktivitas, kapasitas inovasi, dan perlindungan masyarakat.
Meutya menegaskan transformasi digital harus berjalan melalui tiga agenda yang saling melengkapi, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga.
“Kalau pertumbuhan ekonominya tercapai 360 juta dolar di 2030, tapi anak-anaknya tidak terjaga, anak-anaknya terpapar pornografi, anak-anaknya terpapar judi online, bangsa malah terpecah belah, itu juga tidak layak. Tidak ada pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar kalau nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi hilang, diterabas oleh mesin-mesin ini,” tegasnya.
Perkembangan AI juga mengubah kebutuhan tenaga kerja.
Dalam proyeksi 2030 yang dipaparkan Meutya, sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan, tetapi akan muncul 170 juta pekerjaan baru.
Perubahan ini menuntut generasi muda menguasai keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan kemampuan berkolaborasi dengan AI.
Sebanyak 62 persen perusahaan mencari tenaga kerja yang mampu bekerja dengan AI, sedangkan 77 persen melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja.
“Pekerjaan yang sifatnya rutin, repetitif, terstruktur, relatif mudah distandardisasi, memang akan menjadi kelompok yang paling rentan untuk terotomatisasi. Kemudian, ada pekerjaan-pekerjaan yang justru akan semakin tinggi jumlahnya di big data, fintech, artificial intelligence, dan machine learning serta software development,” jelas Meutya.
Untuk menyiapkan talenta digital, pemerintah mendorong penguatan pendidikan sains dan teknologi, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, startup, dan investor.
Melalui Garuda Spark Innovation Hub, pemerintah telah mengembangkan 10 Innovation Hub, menjangkau 15.700 talenta, membina 80 startup, serta mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.
“Kita memerlukan fondasi yang saling melengkapi, infrastruktur digital dan komputasi yang memadai, tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas, pengembangan talenta, riset, dan inovasi, serta akses pembiayaan dan pasar,” papar Meutya.
Selain pengembangan ekosistem, pemerintah memperkuat tata kelola AI melalui pengajuan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI.
Regulasi diperlukan untuk memastikan inovasi berkembang secara aman dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang berkembang semakin cepat.
“Bukan untuk menghambat inovasi, tapi untuk membuat sebuah inovasi itu aman dan secure, karena pemerintah juga tugasnya adalah melakukan perlindungan bagi rakyatnya dalam hal apa pun,” tegasnya.
Meutya menyebut tiga kemampuan utama yang harus dimiliki generasi muda untuk menjadi pencipta dampak melalui AI, yakni berpikir kritis dan berani bertanya, berani menciptakan inovasi, serta bertanggung jawab.
Kemudahan teknologi tidak boleh membuat anak muda hanya menjadi pengguna, tetapi harus mendorong lahirnya karya dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ilmu ini yang justru bisa membuat kita pindah dari pengguna teknologi menjadi pencipta yang memberi dampak. Kemudian, berani, be courageous enough to create. Menjadi pengguna itu memang nyaman sekali, teman-teman. Saking nyamannya, kita cenderung akan memilih menjadi pengguna saja,” ajak Meutya.
Pemanfaatan AI, lanjut Meutya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Ia mencontohkan penggunaan AI dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lumbung padi di Sragen, membantu petambak ikan nila di Sukabumi menghemat listrik, serta mendukung UMKM membaca data pelanggan.
Pengembangan AI juga harus didukung data yang beragam agar tidak bias dan mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
“AI baru menjadi bisa dipertanggungjawabkan ketika dia mengoleksi data yang beragam. Selama belum, maka dia menjadi teknologi yang sangat bias. Dia cenderung menyenangkan penggunanya saja, dia memberi validasi, bukan informasi, padahal yang kita perlukan untuk produktivitas bukan validasi, tapi informasi yang akurat,” jelasnya.
Menutup paparannya, Meutya menegaskan bahwa manusia harus tetap memegang kendali atas AI, termasuk dalam pengambilan keputusan.
Menjelang 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028, ia mengajak generasi muda menyatukan pengetahuan, inovasi, dan teknologi untuk memajukan Indonesia tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan kecintaan terhadap tanah air.
“Meskipun teknologi sudah bisa seperti itu, keputusan akhir harus ada di manusia. Kita harus jadi pemimpin dari AI itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, ada empati, dan juga terakhir yang paling utama, cinta tanah air, karena AI tidak punya tanah air,” pungkas Meutya.