Pemerintah daerah dapat menghemat anggaran pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dengan menggunakan komponen layanan digital yang dirancang bersama dan dapat dipakai lintas wilayah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengusulkan pendekatan tersebut agar pemerintah kabupaten dan kota tidak mengulang investasi untuk membangun sistem serupa, sementara anggaran dapat dialihkan untuk menjawab kebutuhan layanan masyarakat.
Wamen Nezar mencontohkan Estonia yang menerapkan penggunaan komponen digital bersama agar pemerintah daerah tidak perlu membangun sistem serupa secara mandiri.
Di Indonesia, pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data yang dapat digunakan kembali oleh 508 kabupaten dan kota.
“Di Estonia, mereka melakukan pendekatan yang cukup efisien dengan menyatukan banyak chatbot. Ada 508 daerah di Indonesia. Tidak perlu membangun 508 chatbot sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah komponen bersama yang dapat digunakan kembali, seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data, sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan mengulang pekerjaan yang sudah ada,” ujar Wamen Nezar dalam acara Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (05/11/2026).
Ia juga mendorong pembentukan AI Public Service Lab yang mempertemukan mahasiswa, dosen, ASN, pelaku usaha, dan komunitas untuk merancang, menguji, serta mengukur dampak solusi AI.
“Dengan AI Public Service Lab, mereka dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melakukan uji coba terbatas atau sandboxing, mengukur dampaknya, kemudian memperluas penerapannya secara terukur,” papar Wamen Nezar.
Menurut Wamen Nezar, pemanfaatan AI mengubah peran teknologi dalam pemerintahan.
AI tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga membantu pemerintah mempertimbangkan kebijakan dan merancang layanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Gelombang AI berbeda dari digitalisasi sebelumnya. Dahulu, teknologi membuat layanan lebih cepat. Sekarang, AI turut membantu pemerintah mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” jelasnya.
Ia menegaskan keberhasilan transformasi digital harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga unit pelayanan terkecil, mulai dari kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten dan kota.
Oleh karena itu, Wamen Nezar mendorong pemerintah daerah mengembangkan AI berdasarkan persoalan konkret dan kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
“Peningkatan kapasitas talenta dan aparatur dapat dilakukan melalui kolaborasi antarlembaga, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UGM. Kita membutuhkan talenta yang mampu menyusun strategi adopsi AI, mengolah data, memahami keamanan siber, dan menerapkan prinsip etika dalam penggunaan teknologi,” jelas Wamen Nezar.
Wamen Nezar mengapresiasi GM-DTGI yang dalam dua tahun meningkatkan cakupan pengukuran dari 429 kabupaten menjadi 508 kabupaten dan kota.
Dengan tujuh pilar dan 50 indikator, indeks yang dikembangkan UGM tersebut diharapkan menjadi peta kesiapan daerah sekaligus sarana evaluasi dan pembelajaran bersama, bukan sekadar pemeringkatan tahunan.
“Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Indeks ini membantu daerah mengetahui posisi dalam transformasi digital, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana kita bisa belajar. Dengan demikian, praktik baik dapat menjadi tolok ukur bersama agar kita bisa maju bersama-sama,” ungkapnya.
Siaran Pers No. 254/HM-KKD/11/2026
Kamis, 5 November 2026