Pemerintah menempatkan kebebasan berekspresi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pembaruan aturan penyiaran mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan perubahan lanskap media menuntut kejelasan batas pengaturan. Masyarakat kini dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi, sementara kegiatan penyiaran profesional memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," tegas Angga Raka Prabowo dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).
Angga Raka Prabowo menjelaskan UU Penyiaran yang lahir pada 2002 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang dapat menjangkau jutaan pengguna.
"Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen," ujarnya.
Dalam DIM tersebut, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama.
Pertama, menjaga kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah ingin memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.
"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelas Angga Raka Prabowo.
Kedua, memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Karena itu, DIM memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga Raka Prabowo.
Ketiga, menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga Raka Prabowo menilai lembaga penyiaran televisi dan radio menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang.
"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkapnya.
Lebih lanjut, Angga Raka Prabowo menyampaikan penyelesaian DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
Angga Raka Prabowo menegaskan, kesepahaman pemerintah tersebut menjadi modal untuk memasuki pembahasan legislasi dengan satu pandangan, meskipun berbagai substansi masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.
Siaran Pers No. 255/HM-KKD/11/2026
Senin, 9 November 2026