Pengaturan platform digital perlu memastikan konsumen tetap memperoleh layanan kompetitif, pedagang memiliki kesempatan berkembang, dan pengemudi mendapatkan ruang ekonomi yang adil.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia sebelum menerapkan kebijakan persaingan dalam ekonomi digital.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung.
Dalam ekosistem tersebut, perubahan kebijakan terhadap platform dapat berdampak pada konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia layanan logistik sehingga kepentingan setiap pihak perlu diperhitungkan.
“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” ujar Edwin dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Edwin menuturkan perkembangan layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha.
Model bisnis yang awalnya berkembang melalui ekonomi berbagi (sharing economy) dan ekonomi gig (gig economy) kini semakin bergantung pada platform.
Kondisi tersebut membuat permintaan dan penawaran pasar turut dipengaruhi oleh insentif yang ditetapkan perusahaan platform.
“Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar,” jelas Edwin.
Menurut Edwin, perubahan strategi bisnis platform juga dapat memengaruhi pembagian manfaat ekonomi di antara pelaku usaha.
Ketika perusahaan mulai mengejar keuntungan setelah bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor, penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, dan pengurangan insentif dapat menimbulkan tekanan bagi pengemudi maupun pelaku usaha lainnya.
Karena itu, persaingan perlu dilihat dari dampaknya terhadap seluruh pihak dalam ekosistem.
“Tujuan layanan daring tentu untuk mengurangi biaya transaksi. Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya,” ungkap Edwin.
Selain itu, Edwin mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital.
Praktik tersebut berpotensi menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain, memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, serta mengurangi kemampuan Indonesia menangkap nilai ekonomi dari perkembangan ekosistem digital.
“Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita. Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta,” tegas Edwin.
Edwin mencontohkan praktik pemasangan aplikasi bawaan pada perangkat telepon seluler yang dapat membatasi persaingan antarpelaku usaha.
Menurutnya, pengaturan perlu memperhatikan praktik bisnis yang berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia layanan lain untuk bersaing secara adil di pasar digital.
“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” ungkap Edwin.
Dalam menentukan kebijakan, Edwin menekankan pemerintah harus berhati-hati agar regulasi tidak justru menghambat inovasi dan persaingan.
Pendekatan pengaturan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia, bukan sekadar menyalin kebijakan yang diterapkan di Australia atau Eropa.
“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” ujar Edwin.
Edwin menegaskan intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kondisi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan tiga prinsip pengaturan, yakni membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” pungkas Edwin.
Siaran Pers No. 267/HM-KKD/11/2026
Jumat, 13 November 2026