Pemerintah daerah perlu memastikan setiap investasi teknologi dalam pembangunan kota cerdas menjawab persoalan nyata masyarakat.
Mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, mitigasi bencana, hingga pelayanan administrasi publik, teknologi harus menghadirkan perubahan yang langsung dirasakan warga.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan smart city tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sebuah kota disebut cerdas bukan karena teknologinya paling canggih, tapi karena kehidupan warganya menjadi lebih baik,” tegasnya dalam Forum Nasional Kota Cerdas 2026 di Kota Jambi, Kamis (19/11/2026).
Wamenkomdigi menjelaskan pemanfaatan teknologi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, seperti mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, mengurangi kemacetan melalui sistem pengaturan lalu lintas, mengantisipasi bencana, hingga meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
“Teknologi adalah alat. Tujuannya adalah kesejahteraan warga, kesejahteraan manusia,” ujarnya.
Menurut Wamen Nezar, persoalan utama dalam pembangunan kota cerdas bukan terletak pada kemampuan pemerintah daerah menghadirkan teknologi mutakhir, melainkan ketepatan dalam menentukan masalah yang ingin diselesaikan.
Karena itu, investasi teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan memiliki perangkat digital.
“Kota cerdas harus dimulai dengan persoalan nyata. Persoalan apa yang ingin kita pecahkan dengan teknologi, bukan dari keinginan membeli teknologi,” jelasnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada pembangunan pusat kendali atau dashboard yang menampilkan berbagai indikator, tetapi tidak menghasilkan tindakan konkret untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Wamen Nezar menegaskan kepemimpinan daerah memegang peranan penting dalam memastikan teknologi digunakan secara tepat sasaran.
“Seorang wali kota, bupati, tidak harus menjadi ahli teknologi, tetapi harus mengetahui masalah paling mendesak yang dihadapi oleh warga dan mampu menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikannya,” katanya.
Sebagai contoh, Wamen Nezar menyoroti pemanfaatan aplikasi Wargaku di Kota Surabaya untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Aplikasi tersebut menangani sekitar 11.000 hingga 12.000 pengaduan dalam setahun, dengan tingkat penyelesaian mencapai sekitar 97 hingga 98 persen.
“Itu menunjukkan bagaimana teknologi membantu pemerintah untuk melakukan apa yang kita kenal sebagai social listening,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah menunjukkan praktik pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kota cerdas dapat dimulai dari persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut Forum Nasional Kota Cerdas 2026, Wamen Nezar mengajak setiap kepala daerah membawa pulang tiga pekerjaan konkret, yakni memilih satu hingga tiga persoalan mendesak yang dapat diselesaikan melalui teknologi, membangun kolaborasi nyata, dan mengukur keberhasilan berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mendukung upaya-upaya ini, akan terus menjadi mitra Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.
Siaran Pers No. 272/HM-KKD/11/2026
Jumat, 20 November 2026