Saat ini penyebaran disinformasi telah menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, kepercayaan publik, dan tatanan sosial. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, Pemerintah serius menangani penyebaran hoaks dengan mengambil langkah strategis untuk membangun ketahanan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Pemerintah menangani disinformasi secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk industri pers nasional yang menjadi pilar demokrasi.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah telah memprioritaskan pendekatan masif untuk mengatasi disinformasi. Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik untuk memastikan bahwa kebohongan tidak mendikte wacana nasional kita,” tegasnya dalam FEALAC Journalist Dialogue 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/95/2025).
Menurut Nezar Patria, Pemerintah mengambil langkah reformasi regulasi, sistem peringatan dini, dan kemitraan dengan masyarakat sipil untuk memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital. Bahkan, Kementerian Komdigi telah memperluas upaya penguatan integritas informasi.
“Kami menerapkan agenda strategis berfokus pada media, kampanye literasi, kolaborasi dengan platform teknologi, dan pengembangan kapasitas bagi jurnalis lokal. Kami tengah mengembangkan pekerjaan deteksi yang lebih cerdas, mempromosikan dialog lintas batas, dan mengintegrasikan inisiatif pemeriksaan fakta ke dalam saluran layanan publik,” jelasnya.
Nezar Patria menyatakan kolaborasi dengan negara ASEAN telah menghasillan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam memerangi berita palsu dan disinformasi di media.
“Pedoman ini merupakan bukti kerja sama dan aliansi yang solid dalam memerangi berita bohong di media. Semangat inilah yang saya harap dapat kita terapkan dalam dialog ini,” tegasnya.
Dalam FEALAC Journalist Dialogue 2025 bertema Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation, Nezar Patria menyoroti risiko global dari produksi dan distribusi konten disinformasi.
“Perlu respons yang bermakna terhadap tantangan global, di mana kolaborasi berperan untuk menegakkan peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi,” tandasnya.
FEALAC Journalist Dialogue 2025 merupakan kerja sama Kementerian Komdigi dan Kementerian Luar Negeri. Sebagai kegiatan lanjutan dari the 22nd FEALAC Journalists’ Visit Program (JVP) 2025 di Singapura pada 13-16 Mei 2025 lalu, forum kali ini melibatkan sepuluh orang jurnalis dari enam negara anggota FEALAC dari Argentina, Chile, Guatemala, Kolombia, Peru dan Uruguay.
Siaran Pers No. 91/HM-KKD/05/2025
Selasa, 20 Mei 2025