Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid secara resmi melantik 58 pejabat baru di lingkungan Kementerian Komdigi yang terdiri dari 17 Pejabat Administrator (Eselon 3) dan 41 Pejabat Pengawas (Eselon 4) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (01/08/2025).
Pelantikan ini, menurut Meutya Hafid, merupakan bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola internal kementerian guna mendukung proses pengambilan kebijakan dan operasional yang lebih efektif.
“Jabatan ini jangan dipandang sebagai penghargaan semata, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab yang tidak kecil. Kami harapkan pejabat yang dilantik dapat langsung menjalankan tugas secara cepat, amanah, dengan integritas yang tinggi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa transformasi digital membutuhkan pola kerja yang terkoneksi dan kolaboratif, bukan lagi sektoral.
“Dunia digital itu terkoneksi, berkoneksi, dan lintas batas. Jadi semangat itu pula yang harus tercermin dari internal kementerian kita,” tandasnya.
Lebih lanjut, Meutya Hafid mengingatkan agar setiap pejabat Kementerian Komdigi sebagai abdi negara menempatkan ukuran keberhasilan birokrasi dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Jika yang kita lakukan tidak berdampak kepada masyarakat, maka arah kita jelas salah. Sekali lagi, kita adalah abdi. Setiap gerak-gerik, setiap pemikiran, setiap keputusan, semua harus berorientasi kepada dampak untuk masyarakat, termasuk anak-anak dan cucu-cucu kita,” tegasnya.
Menkomdigi juga menjelaskan bahwa pelantikan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas rekam jejak, potensi, dan kompetensi para pejabat, melalui proses yang melibatkan pimpinan kementerian di semua tingkat.
“Saya memimpin langsung proses ini, mendengar masukan dari Sekjen, para Dirjen, dan pimpinan lainnya. Bapak dan Ibu dipilih bukan secara acak, melainkan dengan pertimbangan dan untuk kebaikan, karena kalian adalah aset-aset kita yang harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Menkomdigi Meutya Hafid menutup sambutan dengan ajakan untuk segera membangun koordinasi di masing-masing unit kerja dan menjaga kepercayaan publik melalui kerja birokrasi yang adaptif, efisien, dan berdampak.