Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang sangat pesat membutuhkan kesiapan regulasi agar inovasi yang terjadi berjalan seimbang dengan pelindungan hak-hak masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah tengah merampungkan regulasi Peta Jalan AI Nasional dan Perpres Etika AI untuk menjadi pedoman bagi para pelaku industri AI agar mampu menyeimbangkan inovasi dan proteksi.
"Diharapkan dengan regulatory framework ini, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang aman dan beretika bagi inovasi AI di sektor telekomunikasi, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat," ujar Wamen Nezar dalam acara National Technology Summit 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Rabu (05/11/2025).
Wamen Nezar menjelaskan, dengan regulasi tersebut, platform AI harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia.
Kebutuhan terhadap regulasi yang kuat semakin mendesak melihat kondisi penggunaan AI yang semakin masif.
Salah satu contohnya adalah platform ChatGPT yang berhasil melipatgandakan jumlah penggunanya hanya dalam waktu kurang dari setahun.
Fenomena ini melahirkan banyak peluang yang salah satunya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri telekomunikasi untuk turut menggunakan AI sebagai pendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang saat ini cenderung stagnan.
"Untuk bertahan dan berkembang di era AI, industri telekomunikasi harus melakukan transformasi fundamental, berubah menjadi AI TechCo yang berarti menjadikan AI sebagai kompetensi inti, bukan sekadar sebagai alat pendukung," tuturnya.
Selain itu, Indonesia juga perlu menyiapkan talenta digital yang siap menjadi pengembang AI.
Kemkomdigi menyelenggarakan beberapa program seperti Garuda Spark Innovation Hub dan AI Talent Factory untuk melahirkan talenta-talenta digital di bidang AI yang berkualitas.
"Tujuannya, kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi AI didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing," jelasnya.
Melalui upaya-upaya ini, pemerintah menegaskan komitmen agar teknologi AI memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam ekosistem digital yang inklusif.
Siaran Pers No. 210/HM-KKD/11/2025
Rabu, 5 November 2025